Minggu, 19 Juni 2011

Pantaskah Suharto Menjadi Pahlawan Nasional ?


Ketua fraksi Golkar , Priyo Budi Santoso akan mengusulkan agar Suharto diberi gelar Pahlawan Nasional pada RAPIMNAS Golkar bulan oktober 2008 yang akan datang.demikian berita yang dilansir harian rakyat merdeka 16 februari 2008 yang lalu.menurut Priyo, Suharto layak dan sangat pantas menerima gelar pahlawan Nasional .”Suharto pernah sekian tahun bersama Golkar sebagai ketua Pembina”,kata Priyo menambahkan.
Kejahatan kemanusiaan
Sebagai seorang Nasionalis ,saya merasa gundah dan risih dibuatnya.Saya jadi teringat semasa masih aktif dikepengurusan PDI dahulu ( yang kemudian mengubah dirinya menjadi PDI Perjuangan ),ketika golkar sedang jaya-jayanya.Ketika itu kami (orang-orang PDI dan PPP diakar rumput ) sering merasa tak berdaya,karena kedua partai politik ini dihambat perkembangannya,dibonsai kata sementara orang,dan dianak-tirikan,maka pengikutnyapun sering dikucilkan dan diintimidasi.Para birokrat kelurahan dengan aparat Hansipnya sering menteror kami dimalam hari, kami dianggap musuh Negara yang pantas “dimusnahkan”
Rasanya tidak berlebihan perasaan saya melihat keadaan obyektif dimasa itu.lihat saja pembunuhan buruh Marsinah di Sidoarjo,teror TalangSari di lampung ,penembakan misterius (Petrus) dimana-mana,kasus pembantaian kelompok agama di Tanjung Priok ,penculikan aktifis demokrasi oleh Kopassus, peristiwa 27 juli 1996,pelanggaran HAM diSemanggi dan Trisakti ( yang kemudian bahkan tidak diakui sebagai sebuah pelanggaran berat oleh DPR ),kasus pembunuhan Munir dan sebagainya.Belum lagi pembantaian massal tahun 1965 yang hingga kini tak karuan juntrungannya.Jutaan manusia tak berdosa menjadi korban,tanpa perlu diusut dan tanpa perlu pengadilan.Dasarnya sekedar rasa phobia dan provokasi yang direkayasa untuk menebar kebencian membabi-buta.Sebuah holokaus terbesar sepanjang sejarah manusia.
Semua kasus itu tak lain adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaannya.Kekuasaan Orde Baru ,yang notabene adalah kekuasaan politik yang mendapat dukungan penuh dari kaum imperialis,dan sedihnya orang yang berkuasa seperti itulah yang akan diusulkan menjadi Pahlawan Nasional !” itu adalah salah satu yang baru kita lihat dari sisi pelanggaran kemanusiaan ( HAM ).
Kejahatan Politik
Dilihat dari sisi pelanggaran politik. Pengkebirian UUD 1945 dan Pancasila,yang diputar balikkan dalam penataran P4 oleh Orde Baru menjadi menarik untuk dicermati . UUD 1945 dan Pancasila yang katanya akan dilaksakan secara murni dan konsekwen ,tak satupun pasalnya dijalankan.Pasal Hak-hak politik tentang kebebasan berserikat dan berkumpul ,serta mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tertulis ,hak kedaulatan demokrasi dan sebagainya ,tak satupun yang disentuh.                                                           
Jargon Orde Baru yang terlanjur populer “ ekonomi yes,politik no “ menjadi hambatan yang sangat mengganjal bagi rakyat yang ingin mengaktualisasikan aspirasi politiknya ketika itu .Masuk menjadi anggota partai politik sebagai salah satu manifestasi dan partisifasi masyarakat dalam berpolitik ,menjadi hambatan.
Orde baru senyatanya tak pernah membiarkan rakyatnya mengerti politik.Golkar sama sekali tidak mau menyatakan dirinya sebagai partai politik,selain sebagai golongan orang-orang yang berkarya sedang PPP dan PDI sebagai partai-partai politik seakan-akan “perlu disingkiri” secara tersirat golkar ingin mengkampanyekan bahwa pembangunan semata-mata adalah milik Golkar yang notabene adalah pendukung paling fanatik terhadap kekuasaan orde baru.
Kejahatan Ekonomi
Dimasa Orde baru , UUD 1945 dan Pancasila yang mengamanatkan tentang perlindungan terhadap orang-orang miskin ,hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi setiap orang ,upaya mengusahakan sebesar-besarnya kesejahteraan bagi rakyat ,nyatanya juga tidak dilaksanakan.Konsep ekonomi yang sosiolistik,yang menjadi jiwa dalam UUD 1945 dan Pancasila ,telah diubah seenaknya menjadi konsep ekonomi kapitalistik.
Diundangkannya UUPMA tahun 1967 yang kemudian disusul dengan UUPMDN 1968 menjadi awal pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan Pancasila.akibat dari pengkhianatan itulah ,kini negri kita menjadi negri yang tidak berdaulat dan sangat tergantung .Negeri kaya dengan rakyatnya yang menderita kemiskinan,dan negeri yang mau tidak mau harus berkiblat kepada tuan-tuan Kapitalis.
Reformasi Tambal Sulam
Sejak itu kita menjadi negeri yang tidak memiliki kedaulatan politik,negeri yang juga tak memiliki kemandirian dalam menentukan kebijakan ekonominya sendiri dan negeri yang telah kehilangan jati dirinya ,negeri yang kebanyakan rakyatnya tak lagi bangga kepada kebudayaan yang dipunyainya.
Ketika tahun 1998 Reformasi bergulir dan Suharto lengser ,kemudian orde baru tergusur dan tentu saja golkar ikut tergeser .Nah disinalah sifat oportunis Golkar mulai tampak .Ketika Golkar ramai-ramai dihujat rakyat maka buru-buru Golkar mengubah dirinya menjadi Partai Golkar yang katanya “inilah Golkar dengan paradigma baru “ dan celakanya para reformis Indonesia masih tetap belum berani menanggalkan predikat lama .akibatnya warisan hutang penguasa Orba masih tetap harus ditanggung .Warisan ketergantungan kepada kapitalis masih tetap disandang dan warisan kerusakan mental (cara berfikir)masih tetap melekat .bahkan ketiga jenis penyakit itu makin parah menggejala,sampai kemudian menjadi penyakit kronis hingga saat ini yang seakan-akan tak dapat disembuhkan.
Kalau dijaman normal (ketika bangsa Indonesia masih belum kehilangan jatidirinya ),kita senantiasa mendengungkan kata “revolusi” sebagai perombakan total ,menjebol dan membangun  maka dijaman reformasi ini segalanya dijalankan dengan ragu ragu dan setengah hati .Semua kebijaksanaan dijalankan dengan tambal sulam ,apalagi dengan gaya kepemimpinan SBY yang “nguler kambang ,alon-alon waton kelakon”,semua serba ragu serba tidak jelas.
Pada kenyataannya “reformasi merupakan kepanjangan nafas orde baru”.kalau tidak demikian ,mengapa beban hutang ,kebiasaan cara berfikir kebijakan politik,kesalahan konsep ekonomi masih juga dilanggengkan ?
Liberisasi UUD 1945
Dari segi politik ,negeri ini masih tetap dikuasai oleh main-stream politik lama orba ,yang kemudian bahkan berlanjut dengan pengamandemenan UUD 1945 menjadi UUD 2002.makna amandemen yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang pada hakekatnya adalah “penyempurnaan” diselewengkan menjadi “perubahan” akibatnya ,UUD yang kita laksanakan sekarang adalah UUD 2002 ,yang telah kehilangan jiwanya  : jiwa UUD 1945 ,jiwa Pancasila dan jiwa patiotiknya .Sekarang kita lebih mengarah kepada jiwa libelaris.kita telah kehilangan dari landasan budaya kita sendiri.
Sesungguhnya Pilpres ,Pilkada,pemilu,bahkan otonomi daerah sekalipun keempatnya tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 .jiwa UUD 1945 pada hakekatnya adalah gotong royong dan musyawarah mufakat ,serta persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akibat dari liberalisasi ini , maka terjadilah persaingan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak sehat .Gontok-gontokan dimasa Pilkada dsb-nya ,lahirnya Perda-perda yang menyesatkan , munculnya raja-raja kecil didaerah ,pemekaran wilayah dsb-nya ,merupakan dampak langsung dari liberalisasi ini.Akan dibawa kemanakah negeri kita ini ? yah ,kita telah terseret arus globalisasi secara totalitas.
Ingatkah anda ketika terjadi debat seru tentang amandemen UUD 1945 di DPR ? ingatkah anda kepada sebuah LSM domestic yang bernama Centro,yang mengemban misi NDI (National Democratic Institute) yang berasal dari AS ? cobalah cari tahu lebih jauh tentang Cetro ini.
Rakyat tak lagi berdaulat
Dari sisi ekonomi ,Indonesia masih tergantung dan makin tidak berdaya untuk dapat melaksanakan langkahnya sendiri .Rakyat tidak lagi memiliki kedaulatan ekonomi .Kedaulatan ekonomi kini berada ditangan penguasa dan pengusaha.Penggusuran pedagang-pedagang kaki lima,pengejaran pedagang-pedagang asongan ,pembongkaran pasar-pasar tradisional,pembangunan mall,toserba dan super market ,menjadi bukti yang tak terbantahkan.Kapitalis birokrat dengan leluasa menjalankan perannya (korupsi kongkalikong dsb) sedang para kapitalis asing berada dalam posisi lebih terlindungi dengan aneka kemudahan dan fasilitas yang menggiurkan.Lihat saja bagaimana UU perburuhan sama sekali tidak berpihak kepada buruh ,sedangkan peraturan-peraturan yang diperkenalkan oleh BKPM ( Badan Koordinasi Penanaman Modal ) makin menguntungkan bagi para pengusaha dan pemodal asing
Betapa tidak mandirinya kita sekarang ini.Ketika negeri “sana” mengalami krisis ,Indonesiapun ikut menanggungnya ,namun ketika para tuan kapitalis mengeruk keuntungan,kita tak pernah ikut mengenyam ,melainkan hanya boleh menjilati remah-remahnya belaka.Lihat saja apa yang terjadi di Papua (PT Freeport) ,disulawesi (PT Inco),disumatra (PT Exxon) dan hampir diseluruh kawasan negeri ini ,sementara kita sendiri menjadi budak-budak suruhan mereka.
Hampir semua kebijaksanaan penguasa cenderung merugikan rakyat ,contohnya menaikkan harga BBM dari harga normal menjadi harga internasional,jelas-jelas tidak ada rasa keberpihakan penguasa kepada rakyat .sudah barang tentu daya beli rakyat tidak boleh disamakan dengan daya beli masyarakat “sana” dengan naiknya harga BBM ,maka semua kebutuhan akan ikut menyertainya .Rakyat makin tak berdaya ,mungkinkah harga BBM dikembalikan seperti biasa ? jelas tidak,bukankah Shell dan Petronas sekarang sudah membuka pompa-pompa BBM di seantero negeri ini ? bukankah mereka masuk kemari untuk menerapkan persaingan bebas ?  itu baru selintas ilustrasi tentang betapa ketergantungan ekonomi kita.
Liberalisasi juga membawa dampak terhadap kebudayaan kita .Disamping liberalisasi ekonomi yang memungkinkan berubahnya pola dan gaya hidup “western” yang kini melanda para kaum muda Indonesia ,Stasiun-stasiun televisi swastapun memiliki andil luar biasa terhadap selera budaya ( dalam hal ini kesenian ) kita. Sebagai contoh mana pernah kita mendengarkan lagu keroncong di tayangan TV ?
Indonesia yang merana
Tidak berlebihan bila ada sementara orang bercuriga bahwa negeri ini sengaja dipolakan seperti itu ,menurut para akademisi indonesianis semisal John Pilger,John Perkins,Brad Samson atau Jeffrey Winters,keempatnya nyaris berpendapat yang sama bahwa Indonesia dengan sengaja telah dikapling-kapling  oleh kapitalis globalsejak dicanangkannya UUPMA tahun 1967,hasil kebijakasanaan Orde baru ,yang hingga kini masih tetap dijalankan.
Dalam bukunya “the Rulers of The World” Pilger  menyebut pengkaplingan itu sebagai perampokan massal.sementara Perkins sebagai konsultan bisnis AS,dalam bukunya ‘Confessions of Economic Hit Man “ mengaku disewa oleh kapitalis global untuk sengaja mengacaukan ekonomi Negara-negara berkembang ,termasuk didalamnya Indonesia .Sebagai pakar Ekonomi bayaran AS,ia berupaya agar Negara-negara berkembang tergantung dan terjajah secara ekonomi. Kini Indonesia tergantung kepada Kapitalis global,pendapat dua Indonesianis yang terakhir tak jauh berbeda ,bahkan Jeffrey Winter pernah diusir dari Indonesia semasa jaman Orba ,ketika ia berada di sini.
Siapa bertanggung Jawab
Siapa yang bertanggung jawab menjadi sangat jelas,ketika kebijaksanaan ekonomi dituangkan dalam UU PMA 1967 dan UUPMDN 1968 yang menjadikan Indonesia terbuka seluas-luasnya bagi penanaman modal asing ,sejak itulah kedaulatan negeri ini diserahkan kepada kapitalis global,sistem ekonomi sebagai basis akan membawa pengaruh besar terhadap pembangunan atas berupa politik dan kebudayaan.
Ketika orang berpendapat bahwa keadaan ekonomi dimasa orde baru lebih baik dibanding keadaan saat ini ,merupakan pendapat yang sangat naif .Amburadulnya keadaan ekonomi saat ini justru disebabkan oleh garis kebijaksanaan ekonomi yang dianut pada awal lahirnya orde baru .Keadaan saat ini adalah sebagai akibat kebijaksanaan masa lalu. Yang jelas,kita telah terjebak pada lingkaran setan yang seakan tiada berujung ,ruwet dan semrawut
Ketika Suharto mulai berkuasa ,ia menggiring Indonesia masuk bubu kapitalisme.Konseptor ekonomi yang ketika itu populer sebagai mafia Berkeley seperti Wijoyo Nitisastro,Emil Salim ,Muhammad Sadli,Sumitro,Panglaykim,Subroto,Ali Wardhana dan kawan-kawannya menjadi andalan Suharto.
Jangan bicara masalah Pembangunan ,jangan bicara KB,jangan bicara masalah Posyandu,jangan bicara masalah rencana lepas landas dsbnya.,tanpa bicara yang lebih substansi,yakni bicara masalah arah kebijaksanaan ekonomi .Dari arah Kebijaksanaan ekonomilah ,negeri kita akan berlayar mengarungi masa depan .Masa depan yang bagaimana ,semuanya justru tergantung dari arah kebijaksanaan ekonomi.
Lalu bagaimana mungkin Suharto bias diusulkan menjadi Pahlawan Nasional ? bagaimana mungkin seorang yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan ,kejahatan politik sekaligus kejahatan ekonomi diusulkan menjadi Pahlawan Nasional ?
Pahlawan Golkar ?  oke
Pahlawan Orde baru ? oke
Pahlawan Nasional ? Sangat Tidak Pantas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar